MorotaiPost-Daruba
Utang miliaran rupiah peninggalan pemerintahan lama di kabupaten pulau Morotai menjadi beban dan tantangan besar dalam pemerintahan Bupati Rusli Sibua dan Wakilnya, Rio Christian Pawane untuk memimpin Morotai 5 tahun ke depan.
Sejak berakhirnya masa jabatan Alm. Beny Laos dan pergantian penjabat Bupati dari Muhammad Umar Ali, SE., ke Burnawan, SH., masalah utang miliaran rupiah dan masalah anggaran lainnya muncul ke permukaan dan menjadi perhatian serius dari Kejari Morotai.
Selain itu masalah utang ini akan sangat berpengaruh pada APBD 2025 nanti.
Masalah ini disampaikan dalam pidato visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati saat serah terima jabatan dari Penjabat Bupati Burnawan, SH di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Morotai, pada Rabu, (11/03/25).
Salah satu masalah utama adalah utang miliaran rupiah untuk pengadaan alat kesehatan (alkes) dan pembayaran insentif serta Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP) tenaga medis di RSUD Soekarno yang juga belum terselesaikan, padahal itu merupakan hak mereka.
Ketidakberesan penggunaan anggaran ini menjadi sorotan publik dan mendesak Kejari Morotai untuk segera melakukan penyelidikan dan memeriksa pihak-pihak terkait agar tidak menimbulkan polemik lebih lanjut.
Wakil Ketua Forum Pers Independen Indonesia Morotai, Wahyu, berharap Kejaksaan Agung Republik Indonesia melakukan pengawasan dan monitoring terhadap kinerja Kejari Morotai yang dianggap lamban dalam memberantas tindak pidana korupsi. (tim).
0 Komentar
Tinggalkan Komentar